Jenderal Sudirman No. 644 BANDUNG-40183 Telp: 022-6032008 Fax: 022-6037850 kanwiljabar@kemenag.go.id

Lacak Permohonan

Lacak dan Pantau kemajuan Proses permohonan yang anda ajukan dari manapun kapanpun

Daftar Pelayanan

Pelajari dan persiapkan kelengkapan dokumen sebelum melakukan Pengajuan Permohonan

Publikasi

Daftar dokumen-dokumen yang telah dipublikasikan

Helpdesk

Mengalami kesulitan? silahkan hubungi kami dan temukan Solusinya

Pelayanan

IZIN MAGANG DI KANWIL


Magang merupakan bagian dari pelatihan kerja, biasanya magang dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir atau siswa SMK kelas 3 (PKL) sebagai salah satu syarat utama untuk menyelesaikan proses pendidikan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

15 menit (dari pemohon menyerahkan berkas sampai mendapat jawaban perkiraan kapan kepastian diterima atau tidaknya permohonan, maksimal 3 hari) Maksimal 2 hari (proses tindak lanjut BO)
  1. Membawa surat permohonan resmi dari institusi yang bersangkutan
  2. Foto copy Kartu Mahasiswa (identitas)
  1. Pemohon membawa Surat Permohonan ke Bagian Umum
  2. Bagian Umum memberikan tanda terima bagi pemohon
  3. Berkas dinaikkan ke kakanwil untuk diberikan Disposisi Pimpinan;
  4. Bagian yang menerima disposisi meneliti, menelaah dan memvalidasi apakah ijin magang dapat diberikan atau tidak;
  5. Apabila diijinkan, akan memberikan balasan kepada pemohon berupa surat persetujuan magang yang sudah ditandatangani pejabat yang berwenang.

  6.  
  1. Jawaban kapan kepastian diterima atau tidaknya permohonan ijin magang tersebut
  2. Surat ijin magang
  1. Jawaban kapan kepastian diterima atau tidaknya permohonan ijin magang tersebut (One day service)
  2. Surat Ijin Magang dibuat rangkap 3 (1 arsip, 2 ke pemohon)

IZIN PENELITIAN DI KANWIL


Penelitian  merupakan suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan llmu Pengetahuan dan Teknologi

15 menit (dari pemohon menyerahkan berkas sampai mendapat jawaban perkiraan kapan kepastian diterima atau tidaknya permohonan, 3 hari kerja) Maksimal 2 hari (proses tindak lanjut BO)
  1. Membawa surat permohonan ijin penelitian resmi dari institusi yang bersangkutan
  2. Foto copy Kartu Mahasiswa/ KTP (identitas)
  3. Proposal penelitian yang ditandatangani dosen pembimbing.
  1. Pemohon membawa Surat Permohonan ke Bagian Umum
  2. Bagian Umum memberikan tanda terima bagi pemohon
  3. Berkas dinaikkan ke kakanwil untuk diberikan Disposisi Pimpinan;
  4. Bagian yang menerima disposisi meneliti, menelaah dan memvalidasi apakah ijin penelitian dapat diberikan atau tidak;
  5. Apabila diijinkan, akan memberikan balasan kepada pemohon
  6. Surat Ijin Penelitian dimintakan tanda tangan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat yang berwenang.
  7. Petugas akan memberikan surat ijin penelitian kepada pemohon.
  1. Jawaban kapan kepastian diterima atau tidaknya permohonan ijin penelitian tersebut (One day service)
  2. Surat Ijin Penelitian dibuat rangkap 3 (1 arsip, 2 ke pemohon)
  1. Sosialisasi ke Subbag, bidang dan bimas terkait masalah waktu penyelesaian.
  2. Sosialisasi ke FO dan BO

LEGALISIR IJAZAH


Legalisir Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB pada madrasah.

  1. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
  2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5343 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Dan Penerbitan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah Luar Negeri Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah Madrasah
30 Menit/Dokumen jika syarat terpenuhi
  1. Pemohon adalah pemilik Ijazah/STTB yang hilang atau yang diberikan kuasa oleh pemilik Ijazah/STTB tersebut;
  2. Mengisi dan menyampaikan formulir permohonan;
  3. Menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
  4. Menyampaikan fotokopi Ijazah/STTB yang hilang, buku rapor asli, dan/atau dokumen lain yang terkait dari pemilik Ijazah/STTB yang hilang;
  5. Menyampaikan surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian;
  6. Apabila tidak ditemukan data diri pemohon pemilik Ijazah yang hilang, maka pemohon wajib menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada madrasah yang sama dan menyampaikan salinan putusan/fatwa dari pengadilan terkait kehilangan Ijazah dari pengadilan negeri setempat.
  1. Madrasah Masih Beroperasi
  • Pemohon mengisi formulir permohonan dan menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada Kepala Madrasah yang menerbitkan Ijazah/STTB;
  • Petugas menerima dan mengarsipkan permohonan tersebut dengan memberikan bukti tanda terima penyerahan dokumen kepada pemohon;
  • Petugas melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan data-data yang valid;
  • Apabila hasil verifikasi dan validasi tersebut lengkap dan didukung dengan data yang valid, petugas menyiapkan konsep SKP Ijazah/STTB dan meneruskannya kepada Kepala Madrasah untuk mendapatkan persetujuan;
  • Kepala Madrasah menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB dengan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat;
  • Petugas menyerahkan SKP Ijazah/STTB yang telah ditandatangani oleh Kepala Madrasah dan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada pemohon.
  1. Madrasah Tidak Beroperasi/Tutup
  • Pemohon mengisi formulir permohonan penerbitan SKP Ijazah/STTB dan menyerahkan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat atau pejabat lain yang berwenang;
  • Petugas menerima dan mengarsipkan permohonan tersebut dengan memberikan bukti tanda terima penyerahan dokumen kepada pemohon;
  • Petugas melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan data yang valid;
  • Apabila hasil verifikasi dan validasi tersebut lengkap dan didukung dengan data yang valid, petugas menyiapkan konsep SKP Ijazah/STTB dan meneruskannya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan;
  • Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang berwenang menerbitkan SKP Ijazah/STTB karena hilang;
  • Petugas menyerahkan SKP Ijazah/STTB yang talah ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang berwenang kepada pemohon.

  •  

FC Ijasah Terlegalisasi

PELAYANAN IZIN BELAJAR S1 BAGI PNS


Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat berenang kepada PNS untuk mengikuti Pendidikan Lanjutan yang dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas segari-hari

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Keputusan Menteri Agama Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
  3. SE Menpan & RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
  4. SE Menteri Agama No 2850 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama.
60 Menit/Dokumen Jika Syarat Terpenuhi
  1. Bertatus sebagai PNS
  2. Sehat Jasmani & Rohani
  3. Masa Kerja Minimal 2 Tahun sejak diangkat PNS
  4. DP3 (sekarang PPPK) 2 tahun Terakhir setiap unsur bemilai BA1K
  5. Dalam  1 Tahun Terakhir tidak  pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat
  6. Status Perguruan Tinggi Terakreditasi B bukan model pendidikan kelas jauh dan kelas sabtu minggu
  7. Prog.Studi  yg  ditempuh  memiliki  relevansi  dengan tugas kedinasan di Lingkungan Kementerian Agama
  8. Dilaksanakan   diluar   jam   kerja   kantor   dan   tidak mengganggu tugas kedinasan
     
  1. PNS melengkapi berkas yang dibutuhkan;
  2. PNS memohon Pengantar Berjenjang (Unit, Satker sampai dengan Kankemenag Kab);
  3. PNS memasukkan Berkas ke Bagian Umum;
  4. Berkas dinaikkan ke kakanwil untuk diberikan Disposisi Pimpinan;
  5. Proses oleh petugas Ortapeg dengan kendali (teliti berkas, pencetakan dan dokumentasi), jika tidak sesuai persyaratan akan dikembalikan;
  6. Petugas meminta paraf dari Kasubbag Ortapeg dan Kabag;
  7. Petugas meminta tanda tangan Kepala Kanwil;
  8. Petugas menyerahkan ke Pengadministrasi surat masuk/keluar subbag Ortapeg untuk diregister dalam "Dokumen Keluar";
  9. Dokumen diserahkan kepada PNS.

Surat Keterangan Belajar S1 Rangkap 4 (1 Arsip PTSP, 1 Arsip Kepegawaian, 2 Kepemohon)

Pembuatan Blangko Surat Keterangan Izin Belajar

  1. Sosialisasi Persyaratan Di Web
  2. Surat ke Kankemenag/Satuan Kerja

Pendaftaran Haji Khusus


Pendaftaran pada aplikasi SISKOHAT dan pengambilan foto dan sidik jari

  1. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 760) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PMA 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 445);
  2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus;
  3. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 142 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendaftaran Haji Khusus;
  1. Bukti Pembayaran Setoran awal BPIH Khusus
  2. Berkas persyaratan pendaftaran
  3. Salinan Surat Perjanjian Kesepakatan dengan PIHK

1. Pemohon membawa persyaratan yang diperlukan

2.Dilakukan verifikasi berkas persyaratan

3. Memaskkan Nomor validasi Jemaah haji melalui aplikasi SISKOHAT

4. Pengambilan finger print dan foto wajah jemaah haji

5. Mengeluarkan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) sebagai bukti pendaftaran (No Porsi)

SPPH pendaftaran haji khusus

PERMOHONAN AUDIENSI


Audiensi adalah kunjungan kehormatan atau suatu pertemuan resmi antara seorang kepala negara dalam hal ini kepala kanwil atau yang mewakili dengan pemohon untuk bersilaturahmi membahas suatu paparan/tanggapan yang dinilai penting..

  1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  2. PP No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
15 menit (dari pemohon menyerahkan permohonan sampai mendapat informasi jadwal rutin pelaksanaan audiensi serta kepastian jadwal dalam waktu 3 hari). Maksimal 2 hari (proses tindak lanjut BO)

Membawa surat resmi dari instansi atau institusi yang mengajukan permohonan audensi

  1. Pemohon membawa Surat Permohonan ke Bagian Umum
  2. Bagian Umum memberikan tanda terima bagi pemohon
  3. Berkas dinaikkan ke kakanwil untuk diberikan Disposisi Pimpinan;
  4. Bagian yang menerima disposisi meneliti, menelaah dan memvalidasi apakah permohononan audiensi dapat dilaksanakan atau tidak;
  5. Apabila dapat dilaksanakan, akan memberikan balasan kepada pemohon terkait jadwal audiensi;
  6. Pemohon akan melaksanakan audiensi sesuai waktu yang telah ditentukan.

Informasi Jadwal rutin audiensi (One day service)
Jadwal pelaksanaan audiensi

Biaya konsumsi pada saat pelaksanaan audiensi.
 

  1. Waktu proses BO selama 2 hari adalah waktu proses BO untuk mendapatkan jadwal pelaksanaan audiensi dari sekretaris Kakanwil.
  2. Sedangkan Pelaksanaan jadwal rutin menyesuaikan dengan urutan pengajuan permohonan audiensi.
  3. Sosialisasi ke sekretaris Kakanwil terkait waktu.

PERMOHONAN INFORMASI KEAGAMAAN


Informasi Keagamaan merupakan data yang dibutuhkan masyarakat yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama  Provinsi Jawa Barat

  1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  2. PP No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
30 menit apabila data tersedia, apabila tidak tersedia maksimal 3 hari. 2 hari proses BO mendapat data yang tidak tersedia ke Inmas.
  1. Membawa surat resmi dari institusi yang bersangkutan
  2. Bagi individu/perorangan mengisi formulir
  3. Foto copy KTP (identitas diri)
  1. Pemohon membawa Surat Permohonan ke Bagian Umum
  2. Bagian Umum memberikan tanda terima bagi pemohon
  3. Berkas dinaikkan ke kakanwil untuk diberikan Disposisi Pimpinan;
  4. Bagian yang menerima disposisi meneliti, menelaah dan memvalidasi apakah permohononan informasi keagamaan dapat diberikan atau tidak;
  5. Apabila dapat diberikan, akan memberikan balasan kepada pemohon terkait jadwal kapan informasi keagamaan tersebut dapat diberikan;
  6. Pemohon akan menerima informasi keagamaan tersebut sesuai waktu yang telah ditentukan.

Informasi Keagamaan

Inmas harus selalu up dating data terkait informasi keagamaan ke PTSP

PERMOHONAN ROHANIWAN


Rohaniwan biasanya melakukan tugas-tugas ritual dari kehidupan keagamaan, mengajar atau berbagai tugas lainnya dalam menyebarkan ajaran atau doktrin dan praktik-praktik keagamaan.

Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan sumpah/ PNS

30 Menit bagi nama-nama yang sudah ada

Membawa surat resmi dari instansi atau institusi yang mengajukan permohonan rohaniwan

Nama petugas Pelayanan Sumpah/ Doa Keagamaan

Sosialisasi waktu ke unit terkait

REKOMENDASI IZIN TINGGALTERBATAS (ITAS) BAGI WNA


  1. Izin Tinggal Terbatas (ITAS) adalah izin yang diberikan pada orang asing pemegang Izin Tinggal Sementara. Menurut pasal 31 PP No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian, Izin Tinggal Terbatas sendiri adalah salah satu jenis izin keimigrasian yang diberikan pada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas.
  2. Untuk WNA yang beraktivitas di bidang agama pihak Kemenlu/lmigrasi mensyaratkan adanya rekomendasi izin tinggal terbatas dari Kementerian Agama.
  1. Undang-undang Rl Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
  2. Undang-Undang Rl Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian;
  4. Perpres Rl Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping
  5. Peraturan Menteri Agama Rl Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
30 menit/dokumen jika Syarat terpenuhi

Persyaratan Pengajuan Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) :

  1. Surat Permohonan dari Lembaga Penjamin yang ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat;
  2. FC PASPOR TKA ybs;
  3. FC KTP Penjamin yang masih berlaku;
  4. Surat Pernyataan dan Jaminan bermaterai Rp. 6.000,- dari lembaga penjamin;
  5. Biodata pemohon/CV Pemohon
  6. PAS FOTO 4 X 6 (1 lembar) pemohon (TKA ybs);
  7. Surat Keterangan Domisili, dan;
  8. FC SK dari Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
  1. Pemohon melengkapi berkas yang dibutuhkan;
  2. Pemohon memasukkan Berkas ke Bagian Umum;
  3. Berkas dinaikkan ke kakanwil untuk diberikan Disposisi Pimpinan;
  4. Proses Oleh pengadministrasi Subbag Hukum dan KUB dengan kendali (teliti berkas, pencetakan dan dokumentasi) Jika tidak sesuai persyaratan akan dikembalikan;
  5. Petugas menyerahkan ke Pengadministrasi surat masuk/keluar Subbag Hukum dan KUB untuk diregister dalam "Dokumen Keluar";
  6. Dokumen diserahkan oleh pengadministrasi surat masuk/keluar Subbag Hukum dan KUB kepada Pemohon.

Surat Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) rangkap 3(1 arsip, 2 ke pemohon)

  1. Sosialisasi persyaratan di Web
  2. Surat ke Kankemenag, Satuan/Unit Kerja.

TATA PERSURATAN


Pelayanan Tata Persuratan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat meliputi Iayanan surat masuk dan Iayanan surat keluar. Proses korespondensi sangat penting untuk kelancaran kegiatan organisasi, sehingga harus dilakukan melalui prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan Kementerian Agama. Mekanisme yang singkat dan cermat dalam proses pelayanan merupakan hal yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Pengurusan surat/Iayanan persuratan adalah pengelolaan surat yang diterima maupun yang akan dikirim, meliputi proses penerimaan, registrasi dan pengiriman surat. Pengurusan persuratan dilakukan terpusat di PTSP untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian.

  1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
  2. PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009
  3. KMA Nomor 44 Tahun 2010 tentang Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama
  4. KMA Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata naskah dinas pada Kementerian Agama
5 Menit/dokumen jika Syarat Ketentuan terpenuhi

a.    Berkas surat masuk

1.  Surat yang dikelola dalam Iayanan persuratan adalah surat dengan alamat surat dinas (ditujukan kepada Kepala Kanwil / u.p. yang dituju) dan bukan surat perorangan /surat yang salah alamat.

2.  Kelengkapan surat (ada stempel, tanda tangan pengirim surat, lampiran dan kelengkapan lainnya)

3.  Tanda terima surat untuk surat yang dikirim oleh kurir

b.    Berkas surat keluar

1.  Dimintakan oleh Bidang/Bimas/Subbagian

2.  Memakai kop Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat

3.  Dibuat rangkap 2,1 untuk dikirim dan 1 untuk arsip

4.  Format dan susunan sesuai dengan aturan naskah dinas yang berlaku di    lingkungan Kementerian Agama

a.    Prosedur Layanan Surat Masuk

1.    CS/FO Menerima berkas surat masuk baik dari pos maupun dari kurir

2.    CS/FO Memberikan tanda terima surat sebagai bukti penerimaan

3.    CS/FO Memberikan nomor urut surat dan stempel tanggal penerimaan di belakang berkas.

4.    Arsiparis Mengarahkan surat masuk untuk surat yang harus minta disposisi atau langsung ke Bidang/Bimas/Subbag.

5.    CS/FO Melakukan input data (registrasi) kedalam aplikasi tata Persuratan.

6.    CS/FO Melakukan pemindaian surat masuk untuk kemudian dimasukkan kedalam aplikasi tata persuratan.

7.    CS/FO Melakukan cetak lembar disposisi rangkap 3 untuk surat yang memerlukan disposisi Kakanwil / Kabag TU dan cetak lembar pengantar untuk surat yang langsung diproses di bidang/bimas/subbagian.

8.    CS/FO Menyerahkan surat masuk kepada caraka untuk didistribusikan sesuai arah surat.

9.    Caraka mendistribusikan surat sesuai arah surat baik untuk dimintakan disposisi surat ke Kakanwil / Kabag TU maupun langsung ke Bidang/Bimas/Subbagian.

10.  Caraka meminta tanda terima dan menata sesuai dengan arah surat untuk temu balik secara manual.

 

b.    Prosedur Layanan Surat Keluar

1.    CS/FO Menerima berkas surat keluar dari Bidang/Bimas/Kasubbag

2.    CS/FO Menyerahkan surat Kepada arsiparis untuk diteliti kebenaran format naskah dinas sesuai dengan aturan yang berlaku di Kementerian Agama

3.    Arsiparis Meneliti kebenaran surat keluar yang dimintakan nomor disesuaikan dengan aturan yang berlaku

4.    CS/FO Membubuhkan nomor dan tanggal surat keluar

5.    CS/FO Melakukan input data (registrasi) kedalam aplikasi tata persuratan

6.    CS/FO Melakukan pemindaian surat keluar untuk kemudian dimasukkan kedalam aplikasi tata persuratan

7.    CS/FO Menyerahkan surat keluar yang sudah diberi nomor kepada pemohon